SUMBAWA – balinursa.com | Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa pada 1–2 Oktober 2026, untuk memastikan pembangunan tidak berhenti pada pekerjaan fisik, melainkan benar-benar membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi.
Kunjungan kerja ini mencakup peninjauan jalan strategis, bermalam dan menyerap aspirasi di desa terpencil. Hingga menetapkan kawasan percontohan perizinan gratis bagi pelaku usaha pesisir.
Percepatan Pembangunan Ruas Jalan Batu Dulang–Tepal
Dalam peninjauan fisik di lapangan, Gubernur Iqbal meninjau ruas jalan Batu Dulang–Tepal yang dibiayai melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Anggarannya sebesar Rp 83,39 miliar dari APBN Tahun 2025–2026.
Pengerjaan ruas jalan ini dilakukan melalui kontrak tahun jamak (multi-years) guna menjaga mutu dan keandalan jalan dalam jangka panjang.
Didampingi Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori, Gubernur juga melihat langsung pengerjaan pengaspalan Jalan Sultan Kaharuddin di depan RSUD Sumbawa.
Pembangunan infrastruktur ini bertujuan memperpendek akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat kegiatan ekonomi.
“Pembangunan ini bisa terlaksana berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemprov NTB, dan Pemkab Sumbawa. Sinergi inilah yang membuat perbaikan infrastruktur di NTB bisa berjalan lebih cepat,” kata Gubernur Miq Iqbal.
Ia pun menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus terdistribusi secara adil di seluruh wilayah provinsi. “Pembangunan di NTB harus berkeadilan. Lombok dan Sumbawa harus tumbuh bersama,” tegasnya.
Bermalam dan Serap Aspirasi di Desa Tepal
Usai meninjau proyek jalan, Gubernur Miq Iqbal dan rombongan melanjutkan perjalanan ke wilayah pegunungan di Desa Tepal, Kecamatan Batu Lanteh. Gubernur memilih bermalam di desa tersebut dan menggelar dialog langsung bersama warga di Masjid Nurul Iman.
“Saya ke sini tidak ingin datang untuk lebih banyak bicara. Saya datang ke sini ingin lebih banyak mendengar dari Bapak-Ibu sekalian. Apa yang Bapak-Ibu impikan dan harapkan untuk kami lakukan di Pemprov. Insya Allah kita akan bahas dan pikirkan solusinya,” ujarnya.
Kunjungan ke Desa Tepal ini juga dilengkapi dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang melibatkan tenaga kesehatan dari RSUD H. Manambai Abdulkadir Sumbawa. Selain itu, Gubernur menyerahkan bantuan fii sabilillah dari Baznas Provinsi NTB sebesar Rp 15 juta untuk penataan dan kemakmuran Masjid Nurul Iman.
Percontohan Perizinan Usaha Gratis di Pulau Bungin
Pada hari kedua kunjungan, Gubernur Miq Iqbal mendatangi Pulau Bungin dan menetapkannya sebagai lokasi percontohan percepatan legalitas usaha. Sekaligus penanganan kemiskinan di kawasan pesisir. Langkah ini diambil untuk mengatasi kendala perizinan dan pemanfaatan ruang laut yang dihadapi nelayan setempat.
“Masyarakat kita di pesisir melanggar atau belum punya izin itu bukan karena tidak mau. Tetapi umumnya karena tidak tahu caranya atau tidak mampu membayar biayanya. Kalau kita saling tunggu, masalah ini tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, pemerintah hadir mendampingi secara langsung dan memberikan layanan perizinan secara gratis,” tegas Miq Iqbal.
Dinas Kelautan dan Perikanan NTB bekerja sama dengan Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memfasilitasi penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Pas Kecil Elektronik (E-Pas Kecil) tanpa memungut biaya dari masyarakat.
Perlindungan Lingkungan dan Integrasi Program Desa Berdaya
Pemberian kemudahan izin usaha tersebut diimbangi dengan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Gubernur menyoroti pentingnya pengawasan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Khususnya pada usaha tambak udang, agar pencemaran laut tidak mengancam keberlanjutan pasar komoditas perikanan. Pengawasan ini dijalankan secara terpadu berdasarkan Pergub NTB Nomor 17 Tahun 2026.
Penataan di Pulau Bungin selanjutnya diintegrasikan dengan Program Desa Berdaya Transformatif, yang mencakup penguatan tata kelola desa. Serta dukungan permodalan dan fasilitas teknis bagi keluarga miskin ekstrem.
Rangkaian kunjungan ini menegaskan bahwa fokus utama pembangunan bukan sekadar pekerjaan fisik. Tetapi juga seberapa besar hambatan yang berhasil dihilangkan dan seberapa luas kesempatan yang dibuka bagi masyarakat untuk tumbuh berdaya. Red
