DENPASAR – balinusra.com | Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Bali untuk segera melakukan akselerasi terhadap berbagai program pembangunan daerah. Dalam sebuah sesi pengarahan (briefing) yang digelar di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya, Kamis (26/3/2026), Gubernur menekankan pentingnya semangat kebersamaan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta kelompok ahli pembangunan. Pengarahan ini ditujukan agar seluruh birokrasi memiliki pemahaman yang solid mengenai arah masa depan Bali.
Gubernur Minta Pejabat Pemprov Dalami Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Gubernur Koster meminta seluruh pejabat dan pegawai untuk mendalami visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023.
Regulasi tersebut mengatur tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan untuk periode 2025–2125 atau yang dikenal sebagai 100 Tahun Bali Era Baru. “Pahami secara utuh, jangan setengah-setengah,” tegas Koster.
Ia berharap seluruh aparatur sipil negara (ASN) mampu menginternalisasi visi tersebut secara kognitif, afektif, hingga menggerakkannya secara psikomotorik. Sehingga masyarakat paham arah pembangunan yang sedang dituju.
Salah satu poin krusial dalam arahan tersebut adalah mengenai Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang didasarkan pada UU RI Nomor 15 Tahun 2023. Meskipun telah berjalan, Gubernur mengakui bahwa realisasi PWA masih menghadapi tantangan signifikan.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tingkat partisipasi wisman dalam membayar PWA hanya mencapai 32 persen, atau sekitar 2,1 juta orang dari total 6,3 juta kunjungan.
Setelah dilakukan evaluasi dan perubahan payung hukum menjadi Perda No. 2 Tahun 2025, partisipasi sempat meningkat tipis menjadi 35 persen dengan total pendapatan Rp 369 miliar.
Namun, Gubernur menyayangkan adanya penurunan pendapatan pada awal tahun 2026 yang baru terkumpul Rp 64 miliar hingga bulan Maret. Penurunan ini disinyalir akibat opini negatif dan hoaks di media sosial mengenai penyelewengan dana.
“Seluruh jajaran pejabat Pemprov Bali harus kompak menyatakan bahwa pembayaran ini dilakukan secara cashless (digital), sehingga tidak ada ruang untuk korupsi,” tegas Gubernur.
Untuk mengoptimalkan hal ini, ia berencana berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan kementerian terkait.
Enam Bidang Prioritas dan Target Sektoral
Gubernur Koster juga menjabarkan enam bidang prioritas utama dalam pembangunan Bali, antara lain adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Pendidikan, kesehatan, pemuda, dan Olahraga. Ekonomi Kerthi Bali (Pertanian, Kelautan, UMKM, dan Pariwisata).
Kemudian, infrastruktur dan transportasi (darat, laut, udara), lingkungan, kehutanan, dan energy, keamanan. Serta Bali sebagai Pulau Digital.
Beberapa target spesifik juga diberikan kepada kepala dinas. Seperti program Satu Keluarga Satu Sarjana di bidang pendidikan, serta penurunan angka stunting hingga di bawah 5 persen di sektor kesehatan.
Untuk sektor pertanian fokus pada kedaulatan pangan, khususnya budidaya bawang putih dan kelapa sebagai bahan baku upakara serta Arak Bali.
Sementara di bidang energi, Gubernur mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik dan pemasangan PLTS atap di gedung-gedung besar seperti hotel dan mal. Baiq
