DENPASAR – balinusra.com | Dukungan nyata terhadap pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput kembali ditegaskan melalui kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Veronica Tan, ke Sekolah Perempuan di Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar, Bali.
Kunjungan tersebut difasilitasi oleh Bali Sruti dan Institut KAPAL Perempuan dalam kerangka Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), sebagai bagian dari upaya memperkuat kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif di Indonesia. “Kunjungan ini mencerminkan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia dalam memajukan kesetaraan gender. Kami bangga mendukung program inovatif yang dipimpin komunitas untuk memastikan tak ada yang tertinggal,” ujar Duta Besar Rod Brazier, Selasa (27/5/2025) di Denpasar.
Dubes Brazier dan Wamen Veronica Tan menyaksikan langsung bagaimana pendekatan budaya lokal – seperti gamelan Bali dan seni tradisional – dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas dan kepemimpinan perempuan. Keduanya juga berdiskusi dengan anggota Sekolah Perempuan, serta meninjau sejumlah program pemberdayaan, termasuk Pos Pengaduan yang menangani kasus kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak.
Wakil Menteri Veronica Tan memberikan apresiasi tinggi terhadap peran Sekolah Perempuan dalam membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan.“Sekolah Perempuan adalah ruang strategis untuk membangun kapasitas, kepercayaan diri, dan partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di komunitas mereka,” ujarnya.
Selain itu, Dubes dan Wamen juga mengunjungi bazar produk lokal karya para anggota Sekolah Perempuan. Bazar ini menampilkan hasil pelatihan ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan dan makanan olahan yang mendukung kemandirian ekonomi perempuan.
Ketua Bali Sruti, Luh Riniti Rahayu, menyatakan bahwa sejak berdirinya Sekolah Perempuan, perempuan di komunitas semakin percaya diri dan aktif terlibat dalam musyawarah desa serta berani menyuarakan isu-isu penting.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, menegaskan pentingnya keberlanjutan program ini.“Sekolah Perempuan adalah model pemberdayaan berbasis penguatan kolektif dan kesadaran kritis. Kami berharap ini bisa terus berjalan dan menjangkau yang tak terjangkau,” tuturnya.
Program Sekolah Perempuan sendiri telah dikembangkan oleh KAPAL Perempuan di 12 kabupaten pada 9 provinsi, sebagai wadah penguatan kepemimpinan perempuan dengan pendekatan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Melalui model ini, perempuan didorong untuk menjadi agen perubahan yang memperjuangkan hak-hak mereka dan kelompok marginal lainnya, baik dalam isu layanan dasar, ekonomi, hingga perlindungan anak di era digital.
