DENPASAR – balinusra.com | Pemerintah Provinsi Bali menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT). Kolaborasi ini dinilai menjadi solusi realistis untuk mengatasi kemacetan di Bali, mengingat keterbatasan ruang untuk pembangunan jalan baru.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan bahwa pembangunan MRT menjadi kebutuhan mendesak karena Bali memiliki keterbatasan dalam membangun jalan layang.
“Kami sangat butuh fasilitas MRT ini karena di Bali pembangunan jalan di atas tidak boleh. Kiri-kanan sudah rapat, bukan sekadar rumah biasa tapi bangunan pura dan segala macam. Jadi satu-satunya cara adalah pembangunan ke bawah,” kata Koster di Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (13/6/2025).
Menurut Koster, DKI Jakarta merupakan mitra yang tepat karena telah memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan transportasi publik, terutama melalui pengoperasian MRT.
“Kami senang sekali ada kerja sama dengan Jakarta, khususnya dalam persiapan pendampingan program MRT ini. Bahkan kalau perlu, Pemprov Jakarta carikan mitra untuk membangun Bali,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai proyek MRT Bali memiliki potensi bisnis yang menjanjikan karena menyasar wisatawan. Ia optimistis proyek ini tidak akan membutuhkan subsidi daerah, cukup dengan keterlibatan investor swasta yang kuat.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia menegaskan bahwa Jakarta siap mendampingi Bali dari sisi teknis, melalui transfer pengetahuan dan pengalaman dari PT MRT Jakarta.
“Kami menawarkan kerja sama teknis melalui MRT Jakarta yang sudah memiliki pengalaman membangun dan mengelola sistem MRT, serta kapabilitas dalam aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan proyek MRT berbasis rel,” ujar Rano Karno.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan MRT adalah proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen tinggi dan biaya besar.
Sebagai bagian dari kerja sama, PT MRT Jakarta menyatakan kesiapan untuk melakukan knowledge transfer dan berbagi praktik baik (best practices) kepada Pemerintah Provinsi Bali serta instansi terkait. Bentuk kerja sama akan dilakukan melalui lokakarya teknis, kunjungan studi, hingga pendampingan kolaboratif, guna mewujudkan sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan di Pulau Dewata. Baiq
