DENPASAR – balinursa.com | Pemerintah Provinsi Bali, menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai wilayah dengan kontribusi teraktif dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi KPK atas komitmen dan kecepatan Pemprov Bali dalam menyediakan data pendukung survei.
KPK Puji Kecepatan Penyediaan Data Pemprov Bali
Ketua KPK RI Komjen. Pol. (Purn.) Setyo Budiyanto, mengapresiasi kontribusi Provinsi Bali yang dinilai dapat menjadi teladan bagi pemerintah daerah lainnya. Ia menyoroti kontribusi Bali yang sangat cepat dalam pengiriman data.
“Kita harap gubernur daerah lain bisa mengikuti apa yang sudah baik dilakukan seperti Gubernur Bali, yang kontribusinya dalam kecepatan mengirimkan data ini luar biasa. Jadi, yang tercepat dalam penyediaan data dan patut menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Setyo Budiyanto.
Pelaksanaan SPI Pendidikan 2026 sendiri berfungsi sebagai instrumen untuk memetakan kondisi integritas lingkungan pendidikan, yang mencakup karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, hingga tata kelola. Pelaksanaannya secara nasional melibatkan lebih dari 45 ribu satuan pendidikan dan sekitar 951 ribu responden.
Membangun Budaya Antikorupsi dari Lingkungan Sekolah
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi sejak dari sekolah.
Menurut Setyo Budiyanto, nilai integritas tidak hanya soal pencegahan korupsi, melainkan harus tumbuh menjadi kebiasaan jujur, disiplin, bertanggung jawab. Serta adil dalam kehidupan sehari-hari.
Di lingkungan sekolah, pembentukan karakter tersebut dapat dimulai dari hal sederhana. Seperti tidak menyontek, tidak memalsukan tugas, tidak memberikan contekan, tidak memanipulasi nilai, berani mengakui kesalahan, menghormati hak orang lain. Serta menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab.
“Sekolah yang mengajarkan kejujuran harus menerapkannya dalam proses pembelajaran dan penilaian,” tegasnya.
Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianthi, memaparkan bahwa hasil survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi memperkuat kebijakan pencegahan korupsi sektor Pendidikan, demi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Rincian Indeks Integritas Pendidikan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota
Berdasarkan hasil SPI Pendidikan 2026, Indeks Integritas Pendidikan Provinsi Bali tercatat sebesar 74,08 dan berada dalam kategori Adaptif.
Sementara itu, rata-rata sederhana skor dari sembilan kabupaten/kota di Bali mencapai 77,27 dengan rincian skor yang relatif berdekatan. Buleleng 79,06 (Kategori Korektif), Tabanan 78,85 (Kategori Korektif), Bangli 77,39 (Kategori Korektif).
Selanjutnya, Klungkung 77,09 (Kategori Korektif), Karangasem 76,93 (Kategori Adaptif), Denpasar 76,92 (Kategori Adaptif), Gianyar 76,52 (Kategori Adaptif). Serta Jembrana 76,40 (Kategori Adaptif), dan Badung 76,26 (Kategori Adaptif).
Secara kategori, lima daerah (Karangasem, Denpasar, Gianyar, Jembrana, dan Badung) tergolong Adaptif. Sedangkan empat daerah (Buleleng, Tabanan, Bangli, dan Klungkung) masuk dalam kategori Korektif.
Komitmen Penguatan Karakter dan Tata Kelola Pendidikan
Capaian ini menjadi bahan evaluasi bagi pemda untuk terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pendidikan secara merata. KPK pun akan melanjutkan diseminasi hasil serta rekomendasi survei guna mendorong perbaikan tata kelola pendidikan.
Bagi Gubernur Bali Wayan Koster, penguatan nilai kejujuran melalui jalur pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang harus dijalankan secara konsisten.
“Pendidikan antikorupsi harus terus kita dukung dan perkuat. Nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini. Sehingga menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Koster.
Penghargaan dari KPK ini menjadi dorongan bagi Pemprov Bali untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas, dan berbudaya antikorupsi sejak dari ruang kelas. Baiq
