DENPASAR – balinusra.com | Gubernur Bali, Wayan Koster, memimpin rapat koordinasi strategis untuk menetapkan 56 ribu hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, pada Rabu (22/7/2026). Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan krusial mengenai perlindungan lahan sawah, serta percepatan digitalisasi tata kelola sosial di Bali.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama bupati/wali kota se-Bali menyepakati luasan LP2B sebesar 56.098,76 hektare. Angka ini merepresentasikan 87,01 persen dari total Luas Lahan Baku Sawah (LBS) tahun 2024. Sehingga secara resmi telah melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen.
Gubernur Wayan Koster menekankan bahwa komitmen ini adalah langkah vital untuk mewujudkan ketahanan pangan mandiri di Bali, mengendalikan alih fungsi lahan produktif yang kian masif. Serta menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri ATR/BPN dan Mendagri terkait percepatan penetapan lahan abadi.
Kabupaten Tabanan tercatat sebagai daerah dengan kontribusi LP2B terbesar, yakni mencapai 16.936,23 hektare, diikuti oleh Gianyar dan Buleleng. Penetapan ini diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan Bali yang menyeimbangkan pelestarian lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat.
Digitalisasi Bansos Melalui Portal Perlinsos Bali
Selain masalah lahan, Gubernur Bali juga menyoroti transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Berdasarkan data per 22 Juli 2026, progres pendaftaran masyarakat telah mencapai 363.247 kepala keluarga (28,11 persen dari total sasaran). Verifikasi NIK sebanyak 341.544 kepala keluarga telah tervalidasi secara administratif. Serta 13.920 agen telah tersebar di seluruh Bali untuk membantu pendataan.
Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Dr. drh. Luh Ayu Aryani, melaporkan bahwa dari ratusan ribu pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ribuan data masih dalam proses verifikasi ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Saat ini, Kabupaten Bangli dan Jembrana menjadi wilayah dengan persentase pendaftaran tertinggi.
Update Sensus Ekonomi 2026
Agenda terakhir dalam rapat tersebut membahas progres Sensus Ekonomi 2026. Hingga saat ini, pendataan di Bali telah mencapai 60,89 persen atau mencakup 1.039.662 responden.
Meski berada di peringkat ke-18 nasional, angka ini menunjukkan tren positif dalam memotret aktivitas usaha di Bali secara akurat.
Gubernur Koster mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat proses tersebut. Mengingat data Sensus Ekonomi adalah fondasi utama bagi penyusunan kebijakan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Baiq
