DENPASAR – balinusra.com | Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Bali yang tergabung dalam aliansi Aksi Bali Bergerak menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Senin (22/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 16 tuntutan utama yang mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi kebijakan di berbagai sektor.
Tuntutan tersebut mencakup isu-isu krusial seperti demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia (HAM). Hingga persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Desak Penurunan Harga BBM dan Penguatan Rupiah
Salah satu poin utama yang disuarakan mahasiswa adalah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menurunkan harga BBM demi menjaga mobilitas dan daya beli warga.
“Turunkan harga BBM agar masyarakat dapat beroperasi dan menjalankan mobilitasnya secara maksimal,” tegas salah satu perwakilan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Udayana di sela-sela aksi tersebut.
Selain itu, mahasiswa menyoroti melemahnya nilai tukar mata uang rupiah. Pemerintah diminta melakukan langkah konkret untuk memperkuat rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai terpuruk akibat kebijakan yang dianggap kurang tepat.
Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
Sektor kebijakan sosial juga menjadi sorotan tajam. Aksi Bali Bergerak meminta Presiden Prabowo, Badan Gizi Nasional (BGN), BPK, hingga KPK untuk melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan adanya laporan kasus keracunan. Serta dugaan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.
Mahasiswa meminta pemerintah fokus pada pembersihan dugaan praktik korupsi dalam proyek MBG, pemulihan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Serta peningkatan upah bagi tenaga pendidik atau guru.
Kritik Pemotongan Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih
Di sektor ekonomi pedesaan, mahasiswa menuntut penghentian pemotongan Dana Desa yang dialihkan ke Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Mereka mendesak agar Dana Desa dikembalikan fungsinya untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik di desa-desa.
Tak hanya soal ekonomi, Aksi Bali Bergerak juga mengkritisi aspek tata kelola pemerintahan dan keamanan. Mahasiswa menyoroti penetapan Undang-Undang Polri, serta keterlibatan aparat keamanan di ranah sipil yang dinilai mencederai demokrasi.
Pemerintah juga diminta memperbaiki pola komunikasi politik pejabat publik yang selama ini dianggap tidak efektif dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat luas. Baiq
