Wujudkan ‘One Island One Management’, Gubernur Koster dan BPK Perkuat Sinergi Tata Kelola Keuangan Bali

Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali, terkait Pemeriksaan Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, pada Minggu, 7 Juni 2026 malam
Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali, terkait Pemeriksaan Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, pada Minggu, 7 Juni 2026 malam

DENPASAR – balinusra.com | Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, berkomitmen memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan pembangunan daerah yang terintegrasi melalui konsep inovatif “One Island One Management” (Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali, terkait Pemeriksaan Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, pada Minggu, 7 Juni 2026 malam.

Bali Raih WTP 12 Kali Berturut-turut

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Berbekal pengalaman di Badan Anggaran DPR-RI, ia selalu menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja sesuai fakta, aturan, dan pedoman dari BPK.

Hasilnya, Pemerintah Provinsi Bali berhasil mempertahankan kualitas pengelolaan APBD dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut.

“Raihan opini WTP ini harus betul-betul riil berkualitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral,” tegas Koster.

Menghapus Egoisme Wilayah Melalui Pembangunan Terpadu

Gubernur Koster menjelaskan bahwa konsep “One Island One Management” sangat krusial bagi Bali yang memiliki wilayah geografis kecil. Ia memperingatkan bahwa egoisme antar sektor atau wilayah hanya akan merusak tatanan pulau Bali.

“Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,” katanya.

Dukungan BPK RI untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sementara itu, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi tinggi terhadap konsep satu tata kelola tersebut. Menurutnya, tantangan Bali ke depan semakin tinggi, sehingga pembangunan tidak boleh berhenti pada satu prestasi saja. Melainkan harus memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

BPK mengimbau seluruh jajaran di Provinsi Bali untuk terus bersinergi dalam pengelolaan keuangan yang tertib administrasi demi mewujudkan kebijakan publik yang berkelanjutan.

“Sinergi Bapak/Ibu semua sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan,” pungkas Nyoman Adhi.

Hadir pula dalam acara ini sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira. Serta jajaran pimpinan daerah lainnya. Baiq