BANGLI – balinusra.com | Kawasan wisata Kintamani, Bangli, saat ini tengah menghadapi tantangan berat akibat penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dinilai oleh para pelaku usaha sebagai bentuk “krisis pariwisata” yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup UMKM, dan bisnis lokal di wilayah tersebut.
Ketua PHRI Bangli, I Ketut Mardjana mengungkapkan, melemahnya daya beli masyarakat secara nasional menjadi salah satu penyebab utama wisatawan menunda kegiatan rekreasi mereka.
“Selain faktor ekonomi, citra pariwisata Bali secara umum juga tertekan oleh berbagai persoalan. Mulai dari isu sampah, banjir, hingga tingginya harga tiket pesawat yang membuat daya saing destinasi ini menurun di mata turis,” ujarnya.
Hama Lalat di Kawasan Wisata Kintamani Jadi Sorotan Internasional
Salah satu poin krusial yang merusak kenyamanan di Kintamani adalah ledakan populasi lalat yang tidak ditangani secara serius oleh pihak terkait. Keluhan ini bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan sudah menembus level internasional setelah banyak wisatawan asing mengeluh melalui platform TripAdvisor.
Penyebab maraknya lalat ini diduga kuat berasal dari penggunaan pupuk organik mentah di sektor pertanian, yang pasokannya didatangkan dari luar daerah seperti Jawa dan Lombok.
Mardjana mengkritik lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah atau ego sektoral yang menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan ini terus berlarut-larut.
Selain masalah lingkungan, kebijakan retribusi masuk kawasan Kintamani kembali memicu kontroversi. Saat ini, wisatawan domestik dikenakan tarif Rp 25.000, sementara wisatawan mancanegara Rp 50.000.
Pungutan ini dinilai memberatkan, terutama bagi pelancong dengan anggaran terbatas, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya membatalkan kunjungan ke Kintamani.
Ancaman Gulung Tikar bagi Pelaku Usaha
Dampak dari sepinya kunjungan ini sudah mulai terlihat nyata di lapangan. Sejumlah restoran di Kintamani telah beralih fungsi menjadi toko ritel modern. Hal itu karena bisnis pariwisata yang tidak lagi menjanjikan seperti dulu.
Tanpa adanya intervensi tegas dari kepala daerah untuk menyatukan koordinasi lintas sektor. Mulai dari dinas pertanian, kesehatan, hingga pariwisata, dikhawatirkan lebih banyak pelaku usaha yang akan gulung tikar.
“Pemerintah diharapkan tidak menutup mata dengan laporan keberhasilan di atas kertas. Tetapi juga melihat fakta pahit yang para pelaku UMKM hadapi di lapangan,” tegasnya. Baiq
