MATARAM – balinusra.com | Para pemimpin wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyepakati lima prioritas besar yang akan menjadi fondasi pembangunan kawasan mulai 2026. Lima sektor tersebut meliputi pariwisata, konektivitas, energi, perdagangan, dan ekspor.
Kesepakatan ini terungkap dalam Rapat Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN) yang digelar untuk mengesahkan MoU sekaligus mematangkan materi Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Pertamina Grand Prix of Mandalika, Selasa (25/11/2025).
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menjelaskan bahwa sektor pariwisata menjadi prioritas paling siap untuk diwujudkan pada 2026. Ia memetakan tiga langkah utama yakni penyusunan tagline dan tema bersama oleh Dinas Pariwisata. Wisatawan ke depan diharapkan tidak lagi melihat Bali, NTB, dan NTT sebagai destinasi terpisah, melainkan satu kawasan wisata terpadu. Kedua, promosi gabungan sebagai one single tourism destination dan ketiga, standarisasi layanan, mulai dari hotel bintang tiga hingga kelas khusus agar wisatawan merasakan kualitas pelayanan yang seragam di tiga provinsi.
“Supaya kita semangat bekerja sama, program harus konkret dan achievable tahun depan,” ujar Gubernur Iqbal. Ia juga meminta Kominfo menyusun Wikipedia resmi KR BNN berisi sejarah, program kerja, dan perkembangan kolaborasi tiga provinsi.
KR BNN sepakat bahwa penguatan konektivitas merupakan fondasi integrasi ekonomi kawasan. NTB mengusulkan beberapa rencana strategis, antara lain, pengajuan jalur kapal cepat Sanur–Mandalika, Sanur–Senggigi, dan kajian rute Mandalika–Labuan Bajo, pembukaan jalur feri baru, penambahan rute penerbangan antar daerah dan pengembangan jalur seaplane untuk menghubungkan resort–resort unggulan.
“Kita siapkan jalur-jalur kapal cepat sebagai alternatif penerbangan antar destinasi pariwisata,” jelas Iqbal.
Gubernur Iqbal juga memaparkan langkah awal terkait pembangunan super grid energi terbarukan yang menjadi impian bersama ketiga provinsi. NTB telah meminta dukungan Pemerintah Inggris dan Singapura untuk menyusun studi kelayakan proyek tersebut.
“Semoga bisa mulai kita kerjakan pada 2026,” ujarnya.
Dalam sektor perdagangan, ketiga provinsi sepakat melakukan inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan komoditas di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Hal ini menjadi dasar untuk mendorong kolaborasi antarasosiasi petani, peternak, dan nelayan di wilayah Bali–NTB–NTT.
“Kita perlu mengetahui kebutuhan apa saja yang bisa disuplai antarprovinsi agar kerja sama ekonomi benar-benar nyata,” kata Iqbal.
Untuk sektor ekspor, KR BNN mendorong Bali sebagai hub ekspor, sementara produk dipasok oleh ketiga provinsi. Label produk juga disepakati secara bersama:
“Mulai sekarang tidak ada lagi Made in Bali saja. Produk kita akan diberi label Made in Bali, NTB, dan NTT,” tegas Iqbal.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa KR BNN dibangun atas dua pondasi utama: integration dan cooperation. Menurutnya, dua prinsip ini akan menjadi arah besar perjalanan tiga provinsi ke depan dalam membangun ekonomi kawasan yang lebih kuat dan saling terhubung. Baiq
