TAHUN 2025 menandai delapan dekade Indonesia merdeka. Sebuah usia matang bagi sebuah bangsa untuk merefleksikan perjalanan panjangnya dan menentukan arah masa depan dengan lebih bijak.
Namun, di tengah semangat perayaan kemerdekaan, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang tidak mudah: kondisi keuangan negara yang semakin menantang, beban fiskal yang berat, dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efisien dan adil.
Defisit anggaran, pembengkakan belanja pegawai, dan ketergantungan pada utang menjadi isu yang terus membayangi APBN. Di sisi lain, tekanan terhadap masyarakat untuk terus membayar pajak semakin besar, bahkan ketika pelayanan dan kualitas hidup belum sepenuhnya sebanding dengan pengorbanan mereka.
Pertanyaannya: apakah sistem dan struktur pemerintahan kita saat ini masih relevan untuk menjawab tantangan zaman? Ataukah justru kita terjebak dalam birokrasi gemuk yang menguras anggaran tanpa memberi manfaat yang signifikan?
Pemerintahan Ramping dan Efisien
Vietnam adalah contoh menarik bagaimana negara dengan sumber daya terbatas mampu melakukan reformasi birokrasi besar-besaran. Pemerintah Vietnam memangkas jumlah kementerian dan lembaga negara, mengintegrasikan fungsi yang tumpang tindih, serta mengurangi jenjang pemerintahan daerah. Hasilnya adalah efisiensi anggaran yang signifikan, percepatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing ekonomi.
Indonesia seharusnya bisa meniru langkah serupa, tentu dengan pendekatan yang kontekstual dan bertahap. Perampingan kementerian, lembaga, bahkan struktur pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah, bukanlah ancaman terhadap demokrasi, melainkan bagian dari penguatan tata kelola negara. Lebih sedikit birokrasi, berarti lebih cepat layanan dan lebih hemat anggaran.
Optimalisasi BUMN, Kurangi Beban Pajak
Salah satu pilar penting dalam kemandirian fiskal negara seharusnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun kenyataannya, tidak sedikit di antaranya yang menjadi beban negara, alih-alih menjadi mesin penghasil pendapatan.
Sudah saatnya dilakukan reformasi serius terhadap BUMN dan BUMD. Profesionalisme, akuntabilitas, dan efisiensi harus menjadi prinsip utama.
Pimpinan BUMN dan BUMD sebaiknya dipilih bukan berdasarkan kedekatan politik, melainkan kapasitas dan rekam jejak yang terukur. Perusahaan-perusahaan milik negara dan daerah ini harus menjadi sumber pendapatan yang sah dan kuat, bukan hanya simbol eksistensi negara di sektor ekonomi.
Dengan birokrasi yang lebih ramping dan BUMN/BUMD yang lebih produktif, negara bisa mulai mengurangi beban pajak terhadap masyarakat. Ini penting untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat, meningkatkan daya beli rakyat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta.
Pajak seharusnya bukan satu-satunya tumpuan pendapatan negara. Ketika rakyat terus diminta berkorban, negara pun harus menunjukkan efisiensi dan keteladanan.
Menatap Masa Depan: Waktunya Berbenah
80 tahun kemerdekaan bukan sekadar angka simbolik. Ia adalah momen penting untuk mengevaluasi bagaimana negara dikelola. Apakah Indonesia akan terus mempertahankan sistem birokrasi yang gemuk dan boros? Atau berani mengambil langkah-langkah besar untuk menjadi negara yang efisien, adil, dan mandiri?
Perampingan bukan berarti pemangkasan semata, tetapi transformasi menuju negara yang melayani, bukan membebani. Sebuah negara yang hadir tidak hanya melalui pidato dan peraturan, tetapi melalui pelayanan yang nyata dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Merdeka bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga tentang keberanian membebaskan diri dari pola-pola lama yang menghambat kemajuan. Mari jadikan 80 tahun Indonesia merdeka sebagai tonggak perubahan menuju negara yang lebih sederhana dalam struktur, namun kuat dalam fungsi. Rakyat berhak mendapatkan negara yang efisien, adil, dan benar-benar bekerja untuk mereka.
Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!! (*)
Penulis: Raka Prama Putra
