DENPASAR-balinusra.com | Perum BULOG Kantor Wilayah Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Sebanyak 298.310 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Bali akan menerima bantuan beras 20 kilogram untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Penyaluran ini merupakan amanat dari Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025.
Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Bali, M. Anwar, menjelaskan bahwa instruksi penyaluran ini tertuang dalam surat Bapanas nomor: 170/TS.03.03/K/7/2025 tanggal 04 Juli 2025. Secara nasional, program ini menyasar 18.277.083 penerima, dengan masing-masing PBP mendapatkan 10 kg per bulan. Namun, untuk alokasi Juni dan Juli, penyaluran dilakukan satu kali sehingga setiap PBP di Bali akan menerima total 20 kilogram beras.
M. Anwar menambahkan bahwa data penerima bantuan ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah basis data yang memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari total 298.310 PBP di Bali, sekitar 50 persen diantaranya berada di wilayah Karangasem dan Buleleng, menunjukkan fokus distribusi pada daerah-daerah dengan jumlah penerima terbesar. “Saat ini, proses penyaluran bantuan pangan sudah mulai berjalan. BULOG Kanwil Bali telah berkoordinasi erat dengan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk memastikan kelancaran distribusi. Sosialisasi juga telah dilakukan untuk memastikan PBP memahami mekanisme pengambilan bantuan,” jelasnya.
Kerja sama lintas instansi ini menjadi kunci utama keberhasilan program. Dengan dukungan penuh dari perangkat desa, diharapkan seluruh PBP dapat menerima haknya tanpa hambatan. Koordinasi yang baik ini juga bertujuan untuk meminimalisir kendala di lapangan dan memastikan bantuan dapat diterima sebelum batas waktu akhir Juli 2025. “Program bantuan pangan beras ini merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya di tengah fluktuasi harga komoditas pangan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menanggulangi kerawanan pangan, mengatasi kekurangan gizi, serta menjaga stabilitas harga di pasar,” tutup M. Anwar. Baiq
