MATARAM – balinusra.com | Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Pendopo Gubernur, Rabu (9/7/2025). Kunjungan ini menjadi momentum penting membahas berbagai isu strategis yang dihadapi NTB, mulai dari pekerja migran, pariwisata, ketahanan pangan, ekonomi, hingga transformasi digital, serta peluang kolaborasi internasional melalui Open Government Partnership (OGP).
Dalam forum dialog tersebut, Gubernur Iqbal memaparkan tiga sektor prioritas program pembangunan selama lima tahun ke depan. Fokus pertama adalah pengentasan kemiskinan ekstrem di 106 desa melalui program Desa Berdaya, dengan target angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2029, serta menurunkan angka kemiskinan umum dari hampir 12% menjadi di bawah 10%.
Sektor kedua menyangkut ketahanan pangan, dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian-agro terhadap perekonomian daerah. Ketiga, menjadikan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia.
“Provinsi NTB dan juga masyarakatnya, insyaallah, punya pemikiran yang sama untuk NTB ke depan. Semangat kolaboratif memberi ruang kepada semua pihak untuk terlibat dalam upaya membangun NTB,” ungkap Miq Iqbal.
Gubernur Iqbal juga menyoroti pentingnya transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar memperbanyak aplikasi, tapi mengutamakan kecepatan layanan berbasis data.
“Transformasi digital tidak hanya aplikasi. Kita lihat dari seberapa cepat pelayanan publik serta dibarengi dengan kolaboratif action,” jelasnya.
Ia juga mendorong kepala OPD memanfaatkan kunjungan BKSAP ini untuk menjajaki peluang kemitraan nasional dan internasional, termasuk penguatan agenda keterbukaan pemerintahan (OGP).
“Ini venue yang bagus buat kita mencari mitra kerja sama di level nasional/internasional, termasuk mendatangkan global fund. Yang penting adalah mencari best practice,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlullah, mengatakan kunjungan pihaknya bertujuan memperkuat sinergi parlemen dengan daerah terkait pelaksanaan OGP.
“Kami mengharapkan dapat bertukar saran, berbagi pengalaman, dan memberikan sumbang saran berdasarkan implementasi OGP, baik di level nasional maupun daerah, khususnya di NTB secara lebih detail,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan lima fokus BKSAP dalam kunjungan ini: merumuskan rencana aksi utama OGP, menggali peluang kolaborasi dan sinergi kebijakan, memperkuat advokasi parlemen terhadap keterbukaan, mendalami kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta membangun kemitraan antara DPR dan masyarakat sipil di NTB.
Dalam kunjungan ini, turut hadir anggota BKSAP lainnya: Himmatul Aliyah (Komisi X, Fraksi Gerindra), Habib Abu Bakar Al Habsyi (Fraksi PKS), dan Robert Jopie Kardinal (Fraksi Golkar), yang semuanya menyatakan dukungan terhadap semangat keterbukaan dan kolaborasi pembangunan di Provinsi NTB. *
