Potensi 5.000 Hektare Kebun Kopi Arabika Kintamani Diusulkan Masuk Proyek Karbon JCM

Potensi 5.000 Hektare Kebun Kopi Arabika Kintamani Diusulkan Masuk Proyek Karbon JCM
Senior Advisor JCM Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dicky Edwin Hindarto, melakukan penanaman bibit kopi Arabika bersama rombongan.

KINTAMANI – balinusra.com | Kawasan perkebunan kopi Arabika di Desa Catur, Kintamani, Kabupaten Bangli, resmi masuk dalam usulan proyek karbon kerja sama Indonesia-Jepang melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM).

Area perkebunan seluas sekitar 5.000 hektare yang berada di bawah binaan PT Coop Coffee Indonesia ini dinilai memiliki potensi pengembangan agroforestri yang signifikan.

Untuk meninjau langsung kelayakan lokasi, Senior Advisor JCM Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dicky Edwin Hindarto, telah mengunjungi kawasan tersebut guna melakukan pemetaan. Sekaligus penanaman bibit kopi Arabika bersama rombongan.

3 Kriteria Utama Kelayakan Proyek Karbon JCM

Menurut Dicky, ada sejumlah kriteria mendasar yang wajib dipenuhi sebelum suatu perkebunan dapat disahkan dalam skema JCM:

  1. Aspek Permanensi: Kemampuan ekosistem kebun dalam menyerap dan mengikat karbon dalam jangka panjang.
  2. Keberlanjutan (Sustainability): Program harus memberikan dampak positif bagi lingkungan, manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, serta nilai ekonomi bagi pihak yang terlibat.
  3. Dapat Diukur secara Ilmiah (Measurable): Besaran serapan karbon wajib dihitung secara akurat, transparan, dan berbasis sains di seluruh luasan 5.000 hektare.

“Kalau kita bicara masalah karbon itu kita selalu bicara masalah saintifik, atau kita bicara pengetahuan. Jadi semuanya harus sudah terbukti secara ilmiah. Kita enggak bisa ngira-ngira. Bahkan kita tidak bisa mengira-ngira kebun yang satu dengan kebun yang lain itu pasti berbeda,” tegas Dicky.

Pentingnya Hak Kepemilikan Karbon dan Larangan Alih Fungsi Lahan

Dicky menggarisbawahi bahwa pembagian hak atas karbon (carbon ownership) harus diatur secara jelas dan adil. Khususnya mengenai porsi hak bagi masyarakat dan lembaga pengelola. Regulasi yang jelas diperlukan agar nilai ekonomi proyek dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

Selain itu, ia mengingatkan agar kawasan agroforestri tidak tergerus oleh kepentingan ekonomi lain. Seperti alih fungsi lahan menjadi kawasan wisata, hotel, atau tempat makan yang dapat menurunkan kapasitas serapan karbon.

Di sisi teknis perkebunan, Program Manager Blended Finance Scheme Coop Coffee Foundation, Sascha Poespo, mengungkapkan bahwa pengelolaan kopi Arabika organik di kawasan ini telah berjalan berkelanjutan.

Fokus program meliputi:

  • Pelatihan Petani Perempuan: Sekitar 70 persen tenaga kerja yang mengelola kebun kopi dalam program ini merupakan perempuan.
  • Pemanfaatan Limbah Berkelanjutan: Sampah organik diolah kembali menjadi pupuk organik. Sedangkan limbah pascapanen kopi diproses menjadi biochar guna mendukung siklus penyerapan karbon.

Sascha menegaskan, penyerapan karbon bukanlah proses instan, melainkan hasil dari tata kelola lahan yang berkelanjutan. Serta kerja keras para petani lokal dalam memproduksi kopi berkualitas tinggi. Baiq