KPU Denpasar Gandeng JMSI Bali Perkuat Komunikasi Publik

KETUA JMSI BALI JADI NARASUMBER DI KPU DENPASAR
Ketua JMSI Bali, I Nyoman Adi Irawan memaparkan materi dasar-dasar jurnalistik kepada pegawai KPU Denpasar.

DENPASAR -balinusra.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menggandeng Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali untuk memperkuat komunikasi publik lembaganya. Sebanyak 34 pegawai Sekretariat KPU Kota Denpasar dilatih menulis berita dan siaran pers dalam pelatihan dasar-dasar jurnalistik di Aula Kantor KPU Kota Denpasar, Selasa, 17 November 2026.

Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, mengatakan pelatihan ini bertujuan agar pegawai mampu mengolah dan menyampaikan informasi kelembagaan secara tepat, baik dari sisi isi maupun penyajiannya.

“Warga berhak dan perlu tahu informasi pemilu. Karena itu, pegawai kami harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, bukan bahasa birokrasi,” ujarnya.

Sekar berharap materi pelatihan tidak berhenti pada teori, tetapi diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, terutama saat menyusun berita dan siaran pers untuk publikasi KPU Kota Denpasar.

Pelatihan bertajuk “Dasar-dasar Jurnalistik: Menulis Berita dan Siaran Pers” itu menghadirkan Ketua JMSI Bali, Nyoman Adi Irawan, sebagai pemateri. Adi, menegaskan bahwa berita tidak sama dengan laporan kegiatan. Menurut dia, berita adalah fakta baru yang penting bagi publik.

“Banyak siaran pers lembaga hanya berisi siapa hadir dan acara apa yang digelar. Berita itu menjawab apa dampaknya bagi publik. Dan agar diminati pembaca, berita perlu dikemas dengan penulisan yang menarik,” ujar Adi.

Dalam materinya, Adi menjelaskan lima unsur nilai berita, yakni aktualitas, kedekatan, dampak, keterkenalan, dan human interest. Peserta juga diperkenalkan dengan pola piramida terbalik, yaitu menempatkan informasi terpenting di bagian awal tulisan, lalu diikuti penjelasan, kutipan utama, data pendukung, dan latar belakang.

Selain teknik menulis, pelatihan membahas etika komunikasi kelembagaan KPU. Nama, angka, dan jabatan harus dipastikan akurat berdasarkan dokumen resmi. Informasi yang disampaikan juga harus netral dan tidak berpihak kepada partai politik maupun calon tertentu.

Adi juga mengingatkan bahwa kecepatan dan akurasi informasi dari lembaga resmi makin penting di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Jika lembaga resmi lambat menyampaikan informasi, ruang kosong itu bisa diisi kabar yang keliru.

“Rilis yang cepat, akurat, dan siap muat akan membantu media sekaligus melindungi publik,” katanya.Tim