DENPASAR – balinusra.com | Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali untuk memperkuat sinergi. Serta memperluas akses pembiayaan produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Giri Prasta menegaskan, keberhasilan TPAKD tidak boleh hanya diukur dari banyaknya kegiatan seremonial. Tetapi juga dari peningkatan produktivitas usaha dan pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif berkelanjutan.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus ada evaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub Giri Prasta.
Prioritas Pembiayaan dan Peningkatan Literasi Keuangan
Akses ke layanan keuangan formal dipandang sebagai instrumen kunci untuk mendongkrak ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, perluasan pembiayaan diarahkan ke sektor-sektor unggulan Bali. Seperti UMKM, pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, dan pariwisata.
Di samping kucuran modal, Giri Prasta juga menggarisbawahi pentingnya edukasi dan literasi keuangan, pemahaman risiko. Hingga perlindungan konsumen agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman, bijak, dan produktif.
Guna memperkuat efektivitas program kerja, Giri Prasta menyampaikan empat langkah strategis:
- Evaluasi Objektif Program 2026: Menilai capaian dan dampak nyata program terhadap masyarakat, bukan sekadar jumlah kegiatan.
- Penguatan Sinergi Daerah: Mempererat koordinasi antara TPAKD provinsi dan kabupaten/kota. Serta mereplikasi keberhasilan program yang menyesuaikan dengan potensi lokal.
- Pembiayaan Produktif Terpadu: Memastikan pembiayaan bagi UMKM, petani, nelayan, dan perajin. Didampingi pelatihan kapasitas usaha serta fasilitasi pemasaran.
- Program Kerja 2027 Berorientasi Hasil: Merancang program kerja yang terukur, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Memiliki indikator keberhasilan yang jelas, dan bebas dari kesan seremonial semata.
Kinerja Sektor Jasa Keuangan Bali Lampaui Rata-Rata Nasional
Pada kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Parjiman mengatakan, perekonomian Bali pada triwulan III 2026 mencatatkan kinerja impresif dengan pertumbuhan 5,82 persen (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,47 persen.
Kinerja positif tersebut ditopang oleh intermediasi sektor jasa keuangan perbankan di Bali per September 2026. Parjiman memaparkan, aset perbankan Rp247,46 triliun (naik 4,84 persen yoy).
Kemudian, penyaluran kredit Rp126,90 triliun (tumbuh 7,78 persen yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp217,02 triliun (meningkat 4,21 persen yoy). Serta Rasio Kredit Bermasalah (NPL) terjaga di angka 2,34 persen.
Selain itu, indeks literasi keuangan Bali pada 2026 mencapai 78,77 persen (peringkat 3 nasional), dan inklusi keuangan menyentuh 96,24 persen (enam besar nasional). Keduanya melampaui rata-rata nasional.
Apresiasi Kinerja TPAKD Terbaik
Dalam Rakorda tersebut, OJK Provinsi Bali turut memberikan penghargaan atas inovasi dan komitmen daerah. TPAKD Provinsi Bali sebagai Program Literasi Keuangan Terbaik.
Selain itu, TPAKD Kota Denpasar melalui Program Implementasi KEJAR Terbaik. TPAKD Kabupaten Badung melalui Program Dukungan UMKM Terbaik.
Giri Prasta berharap apresiasi ini menjadi pemacu bagi seluruh jajaran TPAKD se-Bali untuk terus melahirkan inovasi program pembiayaan yang berkelanjutan. Baiq





