MATARAM – balinusra.com | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mendorong pembenahan tata niaga tembakau, penguatan posisi tawar petani, serta perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Langkah ini diambil agar besarnya produksi tembakau diiringi kepastian pasar dan harga yang transparan bagi petani. Sekaligus menekan risiko kesehatan akibat konsumsi rokok.
Isu strategis ini mengemuka dalam pemutaran film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau dan diskusi publik yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Universitas Mataram, Kamis (29/10).
Mataram menjadi kota kelima dalam rangkaian kegiatan yang membahas dampak industri tembakau terhadap kehidupan petani, pekerja, dan kesehatan masyarakat.
Solusi Kesejahteraan Petani dan Transparansi Tata Niaga
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik menegaskan, kebijakan tembakau harus menyeimbangkan kontribusi ekonomi dan dampak kesehatan. Menurutnya, tingginya angka produksi tidak otomatis menjamin kesejahteraan petani.
Pemerintah Provinsi NTB merumuskan beberapa langkah penting dalam pembenahan tata niaga tembakau. Diantaranya, memperbaiki pendataan produksi dan kepastian harga pasar. Menjamin transparansi dalam penilaian mutu (grading) dan proses penimbangan hasil panen. Serta memastikan penyerapan hasil panen, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh petani.
Selain perbaikan tata niaga, evaluasi berkala terhadap pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terus dilakukan agar penggunaannya tepat sasaran. Sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah juga mendorong program diversifikasi usaha pertanian untuk membuka sumber pendapatan alternatif bagi rumah tangga petani.
Tantangan Ekonomi Petani Tembakau di Lapangan
Dari sudut pandang pelaku usaha tani, Sri Rinjani dari Organisasi Pengurus Petani Tembakau Lombok mengungkapkan, petani di NTB masih dibayangi berbagai kendala ekonomi.
Beberapa kendala utama yang dihadapi petani meliputi tingginya biaya produksi dan sewa lahan pertanian. Ketergantungan pada pinjaman modal usaha, ketidakpastian harga jual di tingkat pembeli. Serta risiko gagal panen akibat perubahan cuaca yang tidak menentu.
Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, beban ekonomi petani semakin berat. Karena kewajiban pembayaran pinjaman modal dan biaya operasional tetap harus dipenuhi. Oleh sebab itu, penguatan akses pasar, perlindungan risiko usaha, dan pengembangan opsi mata pencaharian alternatif menjadi solusi krusial.
Dampak Kesehatan dan Edukasi Kawasan Tanpa Rokok
Dalam kesempatan itu, Ketua AJI, Irsyan Hasyim menjelaskan, film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau bertujuan membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat realitas industri rokok.
Dokumenter tersebut mengangkat pengalaman petani, penyintas penyakit akibat rokok, strategi pemasaran industri. Serta pentingnya melindungi anak-anak dari promosi produk tembakau.
Sementara dari kacamata medis, akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Dr. Marisa Syavitri Dilaga, MPH, menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil dari paparan asap rokok.
Langkah perlindungan kesehatan yang direkomendasikan mencakup edukasi sejak dini di lingkungan keluarga dan sosial. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara konsisten. Serta layanan pendampingan berhenti merokok di fasilitas kesehatan seperti puskesmas.
Dr. Marisa juga mengingatkan bahwa pengeluaran untuk konsumsi rokok berisiko menggeser alokasi kebutuhan pokok rumah tangga. Seperti pemenuhan gizi pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Penyelesaian persoalan tembakau memerlukan kebijakan terpadu yang menyinergikan pembenahan tata niaga yang adil, pemanfaatan DBHCHT yang tepat sasaran, edukasi kesehatan. Serta diversifikasi usaha tani.
Keberhasilan tata kelola tembakau tidak lagi diukur sebatas volume produksi, melainkan dari terciptanya keadilan bagi petani dan perlindungan kesehatan masyarakat yang konsisten. rl
