JAKARTA – balinusra.com | Dugaan penyelewengan dana publik dalam jumlah fantastis kembali menggegerkan masyarakat. Pakar Sosiologi Politik, Dr. Ubedilah Badrun, membeberkan potensi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nilainya menembus Rp1.510 triliun.
Pernyataan ini disampaikan akademisi yang akrab disapa Kang Ubet dalam diskusi publik SPEAK UP di Makassar. Ia menegaskan bahwa praktik korupsi telah menggerogoti 36 persen porsi anggaran negara.
Rincian Kebocoran APBN dan Proyek Strategis Nasional
Dari total postur APBN sebesar Rp3.000 triliun, Kang Ubet mengkalkulasikan aksi perburuan rente menilep dana hampir Rp1.000 triliun. Temuan ini berbanding lurus dengan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat peredaran uang korupsi mencapai Rp984 triliun dalam satu tahun anggaran.
Pengerukan modal tersebut juga menyasar dana Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden Jokowi. Dengan persentase penyimpangan serupa yaitu 36 persen, akumulasi kebocoran pada sektor proyek strategis menyedot dana publik sebesar Rp510 triliun.
Pembiaran ini membuat megaproyek infrastruktur gagal memberikan dampak kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat.
Setoran Oligarki, Stagnasi Kementerian, dan Tekanan Ekonomi Warga
Tata kelola pemerintahan kian memprihatinkan akibat cengkeraman transaksional. Kang Ubet mengungkap kelompok oligarki menyetor dana hingga Rp5 triliun per tahun ke pusat kekuasaan demi perlindungan hukum dan politik.
Praktik ini memicu kelumpuhan birokrasi, di mana hampir 30 persen kementerian mengalami stagnasi kinerja. Fenomena ini mempertegas hadirnya kakistokrasi, ketika kepemimpinan diisi oleh pejabat yang minim kapasitas serta integritas.
Dampak penjarahan anggaran ini langsung menghantam ketahanan ekonomi warga. Kesulitan finansial memicu krisis kesehatan mental dan lonjakan kasus depresi. Faktor krisis ekonomi dan penipuan daring bahkan menjadi pendorong utama pada 80 persen kasus bunuh diri di Indonesia, sebagaimana tragedi seorang remaja di Sulawesi.
Pelajaran 25 Tahun Reformasi dan Pentingnya Suara Kritis
Membandingkan perjalanan 25 tahun pascareformasi, ia menilai Indonesia tertinggal dari Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang.
Ketika negara tetangga sukses menjadi negara maju lewat pemberantasan korupsi yang konsisten, pendapatan per kapita Indonesia justru tertahan di angka US$5.000 akibat perusakan agenda Reformasi 1998 dan pelemahan lembaga anti-korupsi.
Guna mengatasi keterpurukan ini, Kang Ubet mendorong akademisi dan aktivis untuk terus bersuara kritis. Wadah konsolidasi seperti gerakan SPEAK UP di Makassar yang disiarkan melalui saluran YouTube Abraham Samad menjadi sarana penting untuk membongkar kejahatan sistemik demi masa depan bangsa. Red
