BADUNG – balinusra.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung digegerkan oleh isu dugaan kebocoran belasan ribu data pegawai dari Sistem Informasi Manajerial Pegawai (Simpeg). Sebanyak 16 ribu data milik pegawai di Badung bahkan dikabarkan diperjualbelikan oleh peretas melalui situs dark web.
Informasi tersebut beredar di media sosial X (Twitter) melalui akun General Intels Daily dengan caption “Tinggi : Kebocoran Database dengan target Kabupaten Badung”.
Cuitan tersebut mengklaim adanya kebocoran database yang berisi 16.000 data dari SIMPEG Kabupaten Badung mencakup informasi pribadi. Seperti nama, detail kontak, dan nomor identitas, disertai sampel beberapa data.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, I Wayan Putra Yadnya, membantah isu kebocoran maupun jual beli data di pasar gelap.
“Tidak ada bocor ngih,” kata birokrat asal Desa Pecatu, Kuta Selatan tersebut saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Diskominfo Badung Identifikasi Celah Keamanan SQL Injection dan XSS
Secara terpisah, Kepala Diskominfo Badung, Ketut Gede Artha, menjelaskan bahwa langkah responsif langsung dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai dugaan persoalan keamanan aplikasi pada 31 Agustus 2026.
Tim teknis Diskominfo kemudian melakukan investigasi serta evaluasi keamanan terhadap aplikasi Simpeg yang dikembangkan oleh pihak ketiga di bawah kewenangan BKPSDM.
Pemeriksaan teknis dari sisi eksternal menemukan beberapa kerentanan pada level rancang bangun aplikasi. Terutama celah SQL injection dan cross-site scripting (XSS) yang berpotensi menjadi pintu masuk insiden keamanan.
“Diskominfo sudah mengambil langkah-langkah responsif dan terukur. Kita berkoordinasi dengan Kepala BKPSDM selaku pengelola aplikasi,” kata Ketut Gede Artha.
Ia menjelaskan lebih lanjut, berdasarkan hasil investigasi teknis, pihaknya mengidentifikasi beberapa kerentanan pada level rancang bangun aplikasi.
“Kita sudah informasikan dan eskalasikan sepenuhnya kepada BKPSDM agar segera berkomunikasi dengan pengembang, untuk melakukan penutupan celah itu secara komprehensif,” tegasnya.
Pemeriksaan Lanjutan untuk Memastikan Eksfiltrasi Data
Mengenai sumber informasi awal, Gede Artha menyebut pihaknya juga memperoleh laporan dari unsur keamanan siber dan persandian. Kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis.
Kendati ditemukan celah keamanan pada aplikasi, pihak Diskominfo menegaskan belum dapat memastikan apakah telah terjadi kebocoran data pegawai. “Kebocoran data sih belum tahu, belum kita lihat,” katanya.
Mantan Camat Kuta Selatan ini menekankan bahwa temuan celah keamanan pada aplikasi tidak serta-merta menyimpulkan telah terjadinya kebocoran data. Diskominfo terus berkoordinasi dengan unsur siber untuk memastikan ada atau tidaknya data yang keluar dari sistem.
“Kepastian mengenai adanya data yang berhasil diakses atau dieksfiltrasi masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut,” pungkasnya. Baiq
